Jumlah Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Kendal selama periode 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam penanganan permasalahan perumahan. Secara kuantitatif, total RTLH berhasil ditekan dari 37.155 unit di tahun 2023 menjadi 34.414 unit di tahun 2024, yang menunjukkan penurunan sebanyak 2.741 unit atau setara dengan 7,38% dalam kurun waktu satu tahun. Capaian realisasi perbaikan rumah juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2024 berhasil menyelesaikan 1.646 unit dibandingkan 1.640 unit di tahun sebelumnya, dengan persentase keberhasilan naik dari 4,41% menjadi 4,78%.

Dari aspek distribusi geografis, pola sebaran RTLH tetap menunjukkan konsentrasi di beberapa wilayah tertentu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kecamatan Rowosari mempertahankan posisi tertinggi dengan 2.479 unit RTLH di tahun 2024, diikuti oleh Plantungan (2.651 unit) dan Sukorejo (2.720 unit). Namun yang menarik, meskipun memiliki jumlah RTLH yang tinggi, beberapa kecamatan seperti Pageruyung justru menunjukkan performa luar biasa dalam realisasi perbaikan dengan menyelesaikan 149 unit dari total 1.532 RTLH, mencapai realisasi 9,73% - angka tertinggi di seluruh kabupaten. Sebaliknya, wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kendal sendiri masih menghadapi tantangan dengan realisasi hanya 6 unit dari 768 RTLH yang ada.

Analisis temporal mengungkap dinamika perubahan yang kompleks. Beberapa kecamatan menunjukkan konsistensi penanganan yang baik, seperti Singorojo yang berhasil mempertahankan realisasi sekitar 3% di kedua tahun. Namun terdapat juga fluktuasi menarik di wilayah seperti Pegandon yang mengalami peningkatan realisasi sangat signifikan dari 155 unit (2023) menjadi 142 unit (2024) dengan proporsi yang lebih baik karena jumlah RTLH yang berkurang. Sementara itu, Kecamatan Kangkung menunjukkan transformasi paling dramatis dengan penurunan RTLH dari 2.242 unit menjadi 2.135 unit, didukung oleh realisasi 46 unit di tahun 2024.

Dari perspektif kebijakan, data ini mengungkap beberapa insight kritis. Pertama, adanya korelasi positif antara tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah RTLH, namun tidak selalu dengan tingkat realisasi perbaikan. Kedua, wilayah dengan topografi lebih menantang seperti daerah pegunungan menunjukkan angka RTLH yang lebih tinggi namun dengan realisasi yang variatif. Ketiga, efektivitas program tampaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti koordinasi pemerintah kecamatan, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap material bangunan.

Tantangan ke depan masih cukup besar mengingat sisa RTLH tahun 2024 mencapai 32.768 unit yang tersebar di 20 kecamatan. Namun, pola keberhasilan di beberapa wilayah dapat dijadikan best practice dan direplikasi di daerah lain. Sistem monitoring berbasis SIG telah membuktikan kemampuannya tidak hanya dalam memetakan masalah, tetapi juga dalam mengidentifikasi pola keberhasilan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan menciptakan akuntabilitas publik. Keberlanjutan program memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek teknis perbaikan rumah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal, sehingga upaya penanganan RTLH tidak hanya menyelesaikan masalah fisik bangunan, tetapi juga membangun ketahanan hunian yang berkelanjutan untuk masyarakat Kabupaten Kendal.